Pembangunan + Hujan + Badai + Banjir = Kota Jakarta

Kota Jakarta akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan masyarakat terutaman karena masalah kemacetan. Sangat ironi memang keadaan yang terjadi di ibu kota negara ini, disaat pembangunan sedang gencar-gencarnya tapi tidak diikuti dengan infrastruktur yang memadai. Pembangunan jalur busway contohnya, pihak pengelola kurang mempertimbangkan dampak kemacetan yang berpotensi terjadi ketika proses pembangunan jalur tersebut. Pengguna jalan banyak yang tidak mengetahui rencana pembangunan karena tidak adanya sosialisasi sebelumnya.
Belum lagi masalah jalur busway terpecahkan, datang ”tamu” yang tak diundang lainnya, yakni hujan dan badai yang hadir di penghujung tahun ini. Seperti kejadian kemaren, dimana Jakarta dilanda hujan badai yang cukup menggemparkan. Bagaimana tidak? Dengan datangnya hujan badai tersebut, banyak pohon bertumbangan dan papan reklame yang berukuran kecil hingga besar berjatuhan. Di kantor Kejaksaan Agung sebuah pohon menimpa BMW dan APV, baliho di CSW jatuh hingga menimpa taksi yang berpenumpang, baliho Presiden di Bundaran HI juga roboh ke jalan, lumpuhnya Kereta Rel Listrik, dan masih banyak kejadian lain yang terjadi dengan datangnya hujan badai.
Karena hujan itu pula kota Jakarta dan sekitarnya mengalami banjir yang menggenangi rumah-rumah hingga mencapai ketinggian 2 meter yang memaksa penghuninya mengungsi ke tampat lain. Bahkan daerah yang biasanya tidak terkena banjir untuk kali ini tidak mengalami perkecualian karena menerima dampak negatif dari pembangunan.
Ada masyarakat yang berpendapat bahwa semua ini merupakan ”panen” karena ketidakpedulian masyarakat dan pemerintah terhadap lingkungan sekitar. Pembangunan dilakukan tanpa mempedulikan AMDAL, seolah-olah AMDAL itu hanyalah formalitas dari sebuah proyek dan tidak perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Sebagai masyarakat, saya berharap Pemerintah dan pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan juga memperhatikan AMDAL sehingga dampak negatif yang mungkin timbul bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Dengan demikian, pembangunan Jakarta menjadi lebih teratur dan dampak yang ditimbulkan tidak merugikan semua pihak.